Joko Widodo yang secara resmi akan menjadi Presiden ketujuh Republik Indonesia hari ini, Senin (20/10/2014) mendapat banyak sorotan dari media Jepang. Semua media besar Jepang, mulai kantor berita Jiji, koran Sankei, Mainichi, bahkan smapai kantor berita Reuters dalam bahasa Jepang, memberitakan mengenai Presiden baru Republik Indonesia tersebut dengan berbagai macam sorotan.
Sankei misalnya menyoroti kuota subsidi BBM tahun ini 46 juta kg liter dan kenaikan konsumsi 1,7 persen alokasi subsidi BBM antara Januari-September 2014.
Prihatin mengenai kelebihan kuota, akhir Agustus, Pertamina tiba-tiba membatalkan BBM bersubsidi, tulis Sankei.
Pada bulan September harga satu liter bensin sekitar Rp 6.000 harga BBM bersubsidi di ibukota Jakarta.
"Apakah harga tanpa subsidi menjadi dua kali lipat atau akan menjadi sekitar sekitar Rp 12.000?" tulis Sankei lagi.
Indonesia telah menjadi negara pengimpor minyak, subsidi bahan bakar semakin memperburuk neraca transaksi berjalan, mencapai sekitar 20 miliar dolar AS sehingga menekan keuangan negara. Apakah Jokowi dapat berhasil mengantisipasi keuangan negara ini, menjadi pertanyaan koran Jepang ini.
Sementara Mainichi memuji kestabilan pemerintahan sebelumnya dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Masyarakat stabil, didukung oleh konsumsi pribadi dari 250 juta penduduk, ekonomi meningkat 6 persen dan pertumbuhan permintaan domestik membaik," tulis Mainichi.
Dampak Lehman shock juga relatif kecil, dan Indonesia menjadi tujuan investasi yang menjanjikan bagi seluruh dunia.
Di masyarakat internasional pun Indonesia berhasil dan dipercaya memerankan diri sebagai pimpinan G20. Demikian pula memainkan peranan dengan baik di ASEAN dan negara-negara di Asia Tenggara lainnya.
Tapi belakangan skandal tiga menteri dan pembantunya telah terjebak dalam korupsi berturut-turut dan sedang dalam penyelidikan korupsi, sehingga popularitas Partai Demokrat menurun dengan cepat, berakibat pada pemilihan umum April lalu.
Keputusan UU Pilkada juga menjadi sorotan Mainichi yang disebutkan "bertentangan dengan demokratisasi" dikatakan juga bertujuan untuk memecah basis dukungan kepada Jokowi. Oleh karena itu perlu diperhatikan kegiatan di parlemen di masa mendatang.
Berita Mainichi ditutup dengan kritikan seorang peneliti asing.
"Ini adalah cacat maksimal sebagai Presiden. Presiden dipilih oleh pemilihan langsung berusaha untuk menghapuskan pemilihan langsung kepala daerah," demikian kritik Direktur CSIS Philips J Vermonte.
Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan memiliki pengaruh tertentu dalam arena politik di masa depan sebagai pemimpin Demokrat, tulis Mainichi.
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO
